apel pagi yang digelar di halaman Kantor Bupati

Melalui apel pagi yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (6/5) kemarin, Bupati Berau Makmur HAPK memberikan beberapa penekanan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Berau, terkait program-program pembangunan yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Terlebih beberapa kepercayaan yang diberikan pusat kepada daerah dengan beberapa penghargaan yang diraih. “Kita (Kabupaten Berau) kini ditetapkan sebagai kabupaten sejahtera bersama empat kabupaten dan kota lain se-Indonesia,” katanya.

 

Dengan penetapan tersebut, beberapa penilaian yang diberikan kepada Pemkab Berau menunjukkan angka yang cukup baik. Seperti beberapa program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Makmur pun berharap program yang ada saat ini tak hanya menjadi beban Dinas Sosial, sebagai instansi teknis dalam pengembangan kesejahteraan sosial. Tetapi juga merupakan beban dan tanggung jawab seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Jadi sudah seharusnya kita lebih tingkatkan konsolidasi agar sinkronisasi program kegiatan lintas SKPD lebih maksimal lagi,” ujarnya.

 

Begitu juga dengan pengembangan kepariwisataan. Makmur mengatakan harus ada sinkronisasi program dari satu SKPD dengan SKPD lain. Sehingga apa yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran bisa terwujud dengan penempatan porsi anggaran yang tepat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Selain penetapan sebagai Kabupaten Sejahtera, Pemkab Berau ditahun 2013 ini juga meraih penghargaan di bidang pendidikan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Appreciations 2013. Ia berharap penghargaan yang diraih terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. “Mantapkan sinkronisasi antara SKPD untuk mewujudkan program yang sudah disusun,” tandasnya.

 

Disisi lain, Makmur juga kembali menegaskan disiplin PNS dalam melaksanakan tugas rutin setiap hari. Terutama keterlibatan PNS dalam penyalahgunaan narkoba yang kini masih saja terjadi. Bupati Makmur bahkan menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada PNS yang terbukti terlibat narkoba.

 

Untuk pengawasan disiplin PNS tersebut, Makmur meminta peran dari seluruh pimpinan SKPD dan pejabat eselon yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan berjenjang. “Kami sudah sering mengingatkan dan kami tidak akan memberikan toleransi kepada yang terlibat,” tandasnya.