Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Berau

TANJUNG REDEB - Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Berau kian memprihatinkan. Kondisi tersebut ditandai dengan masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hingga kemarin siang, belum ada solusi terkait distribusi BBM. Baru saja datang di SPBU, langsung ludes dalam waktu singkat. Hal ini pun menjadi perhatian serius pimpinan DPRD Berau.
Wakil Ketua DPRD Berau Muharram menyebutkan, seharusnya kouta BBM bersubsidi di Berau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataan selalu mengalami kekurangan, sehingga masyarakat yang berhak menikmati BBM bersubsidi hanya bisa gigit jari.
Dikatakan, agar masyarakat mendapat jatah BBM bersubsidi, diperlukan adanya pemantauan BBM yang keluar dari Depo Pertamina Samburakat ke SPBU. “Setiap mobil tangki yang mendistribusikan BBM harus dipantau, dikawal. Jangan sampai ada yang menyimpang, seharusnya masuk SPBU tapi malah masuk ke perusahaan,” ujar Muharram.
Hal ini dinilai perlu, sebab seringnya SPBU kehabisan stok merupakan salah satu pemicu masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan BBM yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya antrean panjang.
Selain itu menurutnya perlu dilakukan pendataan dan penertiban di kalangan industry, karena tidak menutup kemungkinan BBM bersubsidi justru masuk ke industri.
“Masih ada sejumlah perusahaan yang ikut mengantre di SPBU, memanfaatkan kerumunan warga yang ramai mengantre. Hal ini yang harus dipantau terus,” sebutnya.
Bila masalah BBM tidak segera dituntaskan, maka masyarakat akan terus dirugikan. Sementara kalangan industri semakin leluasa mengeruk keuntungan. Dikatakan Muharram, dalam situasi seperti ini, perlu adanya ketegasan pemerintah dan aparat hukum untuk menuntaskan masalah ini agar krisis BBM di Berau segera berakhir.
“Kalau melalui perhitungan jatah yang ada sebenarnya cukup. Namun karena BBM subsidi diduga masih ada yang masuk ke industri, jatah yang cukup menjadi berkurang,” tandasnya.