Bupati Berau Makmur HAPK kembali mengkritik soal kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai tak kunjung membaik. Orang nomor satu di Berau tersebut terus mendapatkan laporan dari masyarakat banyak PNS yang keluyuran saat jam kerja, seperti nongkrong di warung kopi atau berbelanja di pasar dengan pakaian dinas.
Hal itu diungkapkannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV yang digelar Badan Kepegawaian Daerah, Kependidikan dan Pelatihan (BKKP) Berau di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tanjung Redeb, (19/5) kemarin.
Makmur menginstruksikan kepada petinggi PNS Berau maupun asisten I Sekkab Berau untuk segera menindak oknum PNS sesuai dengan aturan kepegawaian. Dia pun meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menindak tegas pegawai yang malas bekerja.
Menurutnya, rendahnya kedisiplinan pegawai ini sangat menjatuhkan citra pemerintahan. “Saya lihat kedisiplinan pegawai masih belum ada perubahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan para PNS yang ngantor semaunya, ada yang datang terlambat ada pula yang pulang sebelum waktunya. Saya benar-benar kecewa, karena kedisiplinan pegawai masih belum ada perubahan,” ujarnya di hadapan para pejabat yang menghadiri diklat tersebut.
Makmur juga sangat prihatin pada pemilu legislatif (pileg) 2009 lalu, banyak keterlibatan oknum PNS yang menjadi tim sukses pemenang salah satu parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg). Berdasarkan laporan yang diterimanya, tim sukses pemilu tersebut paling banyak dilakukan oknum guru, terutama di wilayah pedalaman.
Pria yang murah senyum itu mengakui sudah sering memberikan peringatan kepada seluruh PNS agar tidak ikut berpolitik praktis saat pemilu berlangsung. Begitupula dengan peringatan sanksinya. Namun, kenyataannya peringatan itu masih juga dilanggar oknum PNS. “Bila demikian, berarti oknum PNS tersebut mau menerima risikonya, saya minta secara tegas Baperjakat harus menindak PNS tersebut,” tegasnya.
Diharapkan, melalui diklat kepemimpinan yang diikuti sekira 40 peserta ini bisa menjadi bekal yang berharga, terutama sebagai calon pemimpin sebuah dinas yang mampu menerapkan kedisiplinan diri dan para stafnya.
Hal itu diungkapkannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV yang digelar Badan Kepegawaian Daerah, Kependidikan dan Pelatihan (BKKP) Berau di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tanjung Redeb, (19/5) kemarin.
Makmur menginstruksikan kepada petinggi PNS Berau maupun asisten I Sekkab Berau untuk segera menindak oknum PNS sesuai dengan aturan kepegawaian. Dia pun meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menindak tegas pegawai yang malas bekerja.
Menurutnya, rendahnya kedisiplinan pegawai ini sangat menjatuhkan citra pemerintahan. “Saya lihat kedisiplinan pegawai masih belum ada perubahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan para PNS yang ngantor semaunya, ada yang datang terlambat ada pula yang pulang sebelum waktunya. Saya benar-benar kecewa, karena kedisiplinan pegawai masih belum ada perubahan,” ujarnya di hadapan para pejabat yang menghadiri diklat tersebut.
Makmur juga sangat prihatin pada pemilu legislatif (pileg) 2009 lalu, banyak keterlibatan oknum PNS yang menjadi tim sukses pemenang salah satu parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg). Berdasarkan laporan yang diterimanya, tim sukses pemilu tersebut paling banyak dilakukan oknum guru, terutama di wilayah pedalaman.
Pria yang murah senyum itu mengakui sudah sering memberikan peringatan kepada seluruh PNS agar tidak ikut berpolitik praktis saat pemilu berlangsung. Begitupula dengan peringatan sanksinya. Namun, kenyataannya peringatan itu masih juga dilanggar oknum PNS. “Bila demikian, berarti oknum PNS tersebut mau menerima risikonya, saya minta secara tegas Baperjakat harus menindak PNS tersebut,” tegasnya.
Diharapkan, melalui diklat kepemimpinan yang diikuti sekira 40 peserta ini bisa menjadi bekal yang berharga, terutama sebagai calon pemimpin sebuah dinas yang mampu menerapkan kedisiplinan diri dan para stafnya.
Bagaimana dgn PNS yg jam kerjax lebih?..
ReplyDeleteTapi tidak dpt uang lemburan..
N kalau tidak dijalankan,malah ditahan gajix.. (untung dpt gaji,kadang malah dbagikanx telat,trutama yg ada ddaerah tpencil,kalo gaji dtahan dsuruh ambil sndiri kdinas,pas diambil mlah dtuduh mcm2,g ngjalani tugas bilangx..)
Ada nggak yg ngawasi hal kaya gitu?kalo mw mengadu kmana?..
Kita btugas unt menuhi kbutuhan masyarakat kan?bkn pemerintah?..
Sharusny kantor dinas tu surga unt bawahanx,nampung keluhan bawahanx.. Tp knp seakan kantor dinas tu neraka,plg dtakuti oleh bawahanx.. Ndak manusiawi,n ndak adil..
emburan..
N kalau tidak dijalankan,malah ditahan gajix.. (untung dpt gaji,kadang malah dbagikanx telat,trutama yg ada ddaerah tpencil,kalo gaji dtahan dsuruh ambil sndiri kdinas,pas diambil mlah dtuduh mcm2,g ngjalani tugas bilangx..)
Ada nggak yg ngawasi hal kaya gitu?kalo mw mengadu kmana?..
Kita btugas unt menuhi kbutuhan masyarakat kan?bkn pemerintah?..
Sharusny kantor dinas tu surga unt bawahanx,nampung keluhan bawahanx.. Tp knp seakan kantor dinas tu neraka,plg dtakuti oleh bawahanx.. Ndak manusiawi,n ndak adil..