4.940 PNS Terima Konversi NIP

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyerahkan konversi Nomor Identitas Pegawai (NIP) kepada 4.940 Pegawai Negeri Sipil (PNS). NIP dengan 18 digit tersebut, diserahkan secara simbolis Bupati Berau Makmur HAPK kepada Sekab Berau Ibnu Sina Asyari dan Asisten III, Baharuddin Hasyim, saat apel gabungan di halaman Kantor Bupati Berau, kemarin.

Bupati yang didampingi Wakil Bupati Ahmad Rifai, mengatakan, konversi NIP itu sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 22/2007, tentang perubahan jumlah digit nomor identitas PNS. Dalam peraturan ini, seluruh PNS akan mendapatkan NIP dengan angkat 18 digit. Mengacu dari peraturan tersebut, 8 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon pegawai negeri sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian 6 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai calon pegawai negeri sipil, satu digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin, serta tiga digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut pengangkatan sebagai CPNS.

Bupati Makmur menyampaikan, jumlah NIP yang bertambah ini diharapkan bisa memudahkan dalam urusan administrasi di kepegawaian. Ini juga merupakan reformasi administrasi kepegawaian yang dianggap positif. "Barangkali digitnya yang banyak tidak menyulitkan untuk menghafal. Karena memang sudah diatur agar lebih memudahkan pegawai," katanya.

Selain penyerahan NIP, Bupati juga menyerahkan 227 lembar SK CPNS golongan II dan III yang baru diangkat di 2008 lalu. Orang nomor satu di Berau ini kembali menegaskan kepada seluruh CPNS untuk mengedepankan kedisiplinan pegawai. Dia pun meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menindak tegas pegawai yang malas bekerja.

Peningkatan kedisiplinan pegawai ini tidak lain untuk menciptakan moral dan itikad baik dalam menunjang kelancaran pemerintahan dalam pembangunan. Tidak hanya kedisiplinan, pemimpin unit kerja juga harus membekali karyawannya dengan keahlian, ketelitian, dan keterampilan serta kecakapan dalam menjalan tugasnya.

PNS harus mencerminkan netralitas dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam partai politik. PNS juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terhadap isu-isu yang menjelekkan nama baik Pemkab Berau saat berlangsungnya kampanye beberapa waktu lalu. Hal itu menyusul ditemukannya rekaman yang dapat menyesatkan masyarakat, yang disuarakan oleh salah satu parpol peserta pemilu.

Rekaman itu menceritakan soal penggunaan dana APBD Berau senilai Rp 1 triliun lebih, dinilai terbuang percuma dan programnya tidak menyentuh kemasyarakat. Kondisi ini bisa membangkitkan emosional warga terhadap keamanan daerah dan patut ditindaklanjuti agar warga tidak terpengaruh terhadap isu yang tidak benar tersebut. “Itu sama saja mau menang, tapi menjelekkan orang lain. Orang seperti ini sangat munafik,” tegas Makmur.

Menurutnya, sejauh ini seluruh program pemerintah sangat dirasakan masyarakat, baik penyediaan listrik, air bersih, pasar induk bahkan hingga pembangunan jalan. Belum lagi peningkatan kualitas kesehatan serta memprogramkan pendidikan gratis hingga ke wilayah pedalaman.

“Kira-kira masyarakat mana yang belum puas terhadap program pelayanan pemerintah,” pungkasnya.