Bupati: Pusat Jangan Asal Memindahkan!

Bupati Berau H Makmur HAPK menegaskan, pemerintah daerah bukannya tidak mau menerima warga transmigrasi yang akan ditempatkan di Berau. Hanya saja, perlu pembangunan pemukiman yang layak bagi warga transmigrasi yang akan ditempatkan di Berau, sehingga kelangsungan hidup warga transmigrasi menuju kesejahteraan dapat terwujud.

“Hasil evaluasi kami, pembangunan pemukiman warga transmigrasi di lokasi yang ada saat ini mengecewakan. Untuk itulah, kami minta agar lokasi yang ada saat ini dibenahi dulu baru mendatangkan lagi warga transmigrasi,” kata bupati ketika ditemui wartawan koran ini di Bandara Kalimarau Senin kemarin.

Ditambahkan bupati, Pemkab Berau sangat merespon keinginan Pemerintah Pusat untuk kembali mendatangkan warga transmigrasi ke Berau. Namun, pembenahan pemukiman harus pula dilaksanakan lebih dahulu, karena jangan sampai akan menimbulkan kesengsaraan dan persoalan baru di Bumi Batiwakkal.

“Saya tegaskan, pemerintah daerah bukannya anti sama transmigrasi. Tapi, pemerintah pusat jangan asal memprogramkan dan memindahkan, tapi tidak memikirkan kehidupan warga transmigrasi selanjutnya,” ujar bupati.

Pemerintah daerah kata dia, telah berupaya bagaimana pemukiman transmigrasi bisa lebih layak untuk ditempati. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga transmigrasi, pemerintah daerah lanjut bupati, telah mengupayakan membangun berbagai fasilitas, seperti rumah ibadah maupun kebutuhan dasar warga yang bermukim di pemukiman transmigrasi saat ini.

Bahkan pemerintah daerah pun berjuang ke pusat dengan mengusulkan agar pemukiman transmigrasi dijadikan kota terpadu mandiri, dengan harapan agar kota terpadu mandiri itu dapat bermanfaat serta memenuhi kebutuhan dasar warga transmigrasi, seperti tersedianya fasilitas yang memadai untuk menunjang kehidupan warga setempat.

“Saya harapkan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Karena itu yang menjadi perhatian kami dan mengusulkannya ke pusat, mudah-mudahan bisa berlanjut dan tidak hanya di Labanan (lokasi yang akan dijadikan kota terpadu mandiri, Red) saja, tapi lokasi transmigrasi lainnya juga,” kata bupati.

Konsep seperti apa yang akan dibangun untuk kota terpadu mandiri? Menurut bupati, pola pembangunan pemukiman seperti yang ada sekarang harus diubah. Jika saat ini untuk pemukiman warga disatukan dengan lahan pertanian, dengan kota terpadu mandiri kata bupati, lahan pemukiman harus dipisahkan dengan lahan pertanian, sehingga untuk pembangunan fasilitas lebih mudah.

“Insyallah, Berau akan mendapatkan alokasi dana tahap pertama dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Red) sebesar lebih kurang Rp20 miliar untuk digunakan dalam pembangunan kota terpadu mandiri yang direncanakan di Labanan. Alokasi dari APBN itu merupakan realisasi dari keinginan pemerintah daerah untuk membenahi lokasi transmigrasi,” pungkas bupati.