Sehari Dianggarkan Rp 8 Ribu

Pentingnya makan dan gizi bagi masyarakat Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya diperhatikan. Peningkatan kesehatan warga binaan pemasyarakatan sangat penting agar pola pembinaan pemasyarakatan bisa terwujud. Selain itu dengan gizi dan makanan yang baik akan mengurangi kemungkinan warga binaan melakukan tindakan kriminal selama tinggal di rumah tahanan (Rutan). Khususnya di Rutan kelas III Tanjung Redeb, pengelola rutan merasa kesulitan menentukan kadar makanan yang dikonsumsi nara pidana (Napi). Pasalnya, dengan anggaran belanja yang minim tidak sesuai dengan membeludaknya jumlah tahanan di luar kapasitas tampung rutan yang saat ini telah mencapai 397 napi. Sedangkan kapasitas rutan hanya 150 napi.

Kepala Rutan Tanjung Redeb Imam Setya Gunawan menyebutkan, anggaran untuk uang makan warga binaan di Rutan Tanjung Redeb 2008 ini tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya Rp 811 juta. Tahun 2007 lalu, anggaran uang makan untuk warga binaan di Rutan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 811 juta lebih. Anggaran sebesar ini kemungkinan hanya mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun lalu, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi bagi warga rutan.

Soalnya warga binaan terus bertambah, apalagi Rutan Tanjung Redeb juga dihuni warga binaan dari dua kabupaten, baik Bulungan dan Berau sendiri. Anggaran uang makan untuk warga binaan di Rutan Tanjung Redeb, seharinya Rp 8 ribu per napi untuk 3 kali makan. Anggaran yang hanya Rp 8 ribu tersebut dinilai tidak mencukupi jika dilihat dari tingginya harga bahan pokok yang berlaku saat ini. Idealnya, paling tidak anggaran untuk uang makan warga binaan Rp 15 ribu per orang per hari. Apalagi menu makanan yang bervariasi dalam setiap hari. Perubahan menu makanan tersebut terus berganti hingga hari kesepuluh. “Tapi mau bagaimana lagi, memang segitu anggaran yang diberikan pemerintah, mau tidak mau tetap harus kita laksanakan,” tandasnya. Menurut pengalaman tahun lalu, anggaran sebesar Rp 811 tersebut pihak pengelola rutan masih menyisakan utang Rp 14 juta kepada pemasok makanan. Kondisi ini tentunya menjadi pertimbangan sendiri pemerintah yang menyediakan anggaran makanan napi. Pasalnya makanan merupakan salah satu faktor besar dalam menunjang terjadinya anarkis di dalam rutan. “Sebab ini merupakan urusan perut yang sulit untuk ditangani,” ulasnya. Menyinggung soal kesehatan napi, Imam mengatakan, untuk kesehatan napi, peranan pemerintah daerah cukup besar untuk kepentingan rutan. Sebab, paranapi yang ada di rutan ini setiap minggunya mendapatkan perawatan kesehatan secara gratis.