Pemerintah Tolak Proyek Tak Sesuai Kontrak

KESEPAKATAN - Bupati Berau Makmur HAPK lakukan penandatangan bersama Ketua DPRD Abdul Rahim mengesahkan anggaran perubahan.

Bupati Berau Makmur HAPK menegaskan, pemerintah daerah tidak akan membayar proyek jika kualitasnya tidak sesuai kontrak. Untuk itu kontraktor harus memperbaiki pekerjaannya lebih dulu sebelum mengusulkan pencairan dana.

“Jangan berharap, proyek dicairkan sebelum pekerjaannya dibenahi sesuai kontrak,” tegasnya.

Demikian diungkapkan usai penandatanganan kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2008, bersama Ketua DPRD Berau Abdul Rahim, Selasa (2/9). Hadir Wakil Bupati Berau Ahmad Rifai, Sekkab Ibnu Sina Asyari serta Wakil Ketua DPRD Berau Kamrani Umar dan Muharram serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Diperketatnya pengawasan sejumlah proyek itu berkaitan perubahan dan penambahan anggaran di tahun ini, yang diperkirakan Rp 257 miliar. Dana itu sebagian besa untuk pembenahan dan penyelesaian pembangunan insfrastruktur, baik jalan, drainase maupun peningkatan bangunan perkantoran.

Untuk itu Makmur menegaskan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih seleksi dalam memilih pemenang proyek, terutama menghindari kontraktor yang dianggap tidak serius. Ungkapan orang nomor satu di Berau itu sekaligus menjawab keluhan warga Jl Durian III Tanjung Redeb, yang mempertanyakan kualitas pengaspalan tidak sesuai kontrak.

Anggaran perubahan sebesar itu juga tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada SKPD. Namun, diproyeksikan juga untuk peningkatan pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dalam arti luas, dan penanganan kemiskinan. Selain itu prioritas pembiayaan pendidikan maupun pelayanan kesehatan, fasilitas pemukiman, jaminan kepastian hukum atas pertahanan dan jaminan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu diproyeksikan juga untuk perencanaan pembangunan, revitalisasi perekonomian daerah, pengembangan dan peningkatan insfrastrukur pendukung, peningkatan dan pengembangan objek wisata serta keragaman budaya. Tak ketinggalan peningkatan kemampuan kelembagaan partisipasi masyarakat, pengembangan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pengembangan ketenaga kerjaan serta dukungan pelaksanaan pemilihan umum 2009.

Makmur mengatakan, dalam menggunakan anggaran ini pemerintah daerah mengedepankan sifat kehati-hatian dan menjunjung tinggi aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Saya meminta kepada seluruh SKPD, benar-benar menjalankannya sesuai harapan,” tandasnya. (Bram.Kaltimpost)